Makalah tentang PRIVATISASI BUMN DI INDONESIA

Download file doc makalah ini pada link berikut :

Download 1

Download 2

 

 KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Penulis dapat menyelesaikan makalah individu yang berjudul Privatisasi BUMN di Indonesia. Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan mata kuliah Administrasi Perusahaan Negara / Daerah. Penulis menganggap judul ini menarik untuk dibahas karena semakin banyaknya BUMN yang diprivatisasi dan pada beberapa BUMN yang sudah diprivatisasi ternyata menyebabkan Pemerintah tidak memiliki saham di BUMN tersebut (kepemilikan 0%). Dan kebanyakan privatisasi BUMN disusupi kepentingan para pejabat publik yang berkuasa saat BUMN diprivatisasi terjadi. Selain itu ada banyak pendapat pro dan kontra tetang privatisasi BUMN ini.   Penulis berharap makalah ini dapat berguna untuk menambah wawasan pembaca sekalian. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyusunan makalah ini, Penulis mohon dimaafkan. Atas perhatian Penulis mengucapkan terima kasih.

 

Makassar,     Juni 2020

 

 

                                                                                                                      Penulis

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

1   Latar Belakang Penulisan

Pemerintah Indonesia mendirikan BUMN dengan dua tujuan utama yaitu :

1.            Tujuan yang bersifat ekonomi maksudnya didirikan untuk  mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar tidak dikuasai pihak-pihak tertentu

2.            Tujuan yang bersifat sosial maksudnya didirikan untuk menciptakan lapangan kerja dan membangkitkan perekonomian lokal dengan jalan mengikutsertakan masyarakat sebagai mitra kerja dalam mendukung kelancaran proses kegiatan usaha.

Latar belakang dilakukannya privatisasi BUMN di Indonesia antara lain :

1.            Inefisiensi, kelebihan karyawan, dan produktifitas pegawai BUMN yang rendah

2.           Kualitas barang dan jasa yang dihasilkan BUMN rendah

3.            BUMN mengalami rugi berkelanjutan dan utang yang meningkat

4.            BUMN tidak responsif terhadap kebutuhan publik

5.            BUMN mengalami keterbatasan dana untuk memenuhi kebutuhan modal investasi

6.            Integrasi vertikal pada BUMN dilakukan secara berlebihan

7.            BUMN memiliki banyak tujuan dan saling bertenntangan

8.            Misi BUMN salah arah dan tidak relevan

9.            BUMN tidak memanfaatkan aset secara optimal

10.        Adanya praktek ilegal, pencurian, dan KKN dalam BUMN.

 

 

Negara	Alasan Penerapan Kebijakan Privatisasi BUMN
Inggris	Melindungi masyarakat karena adanya monopoli oleh negara
Jepang	Mengembangkan industri dalam negeri
Negara berkembang	Menutup kekosongan kas negara atau mengurangi defisit anggaran belanja negara

 

Privatisasi BUMN telah mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat. Selain itu, penulis ingin mengetahui apakah dengan privatisasi, kinerja BUMN meningkat atau tidak mengalami perubahan. Oleh sebab itu, penulis tertarik menulis tentang privatisasi BUMN di Indonesia. 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

1.   Definisi Privatisasi

Hubert Neiss (Indian Express Newspaper, 1998) pada wawancaranya dengan Reuters Television memberikan definisi atas privatisasi yaitu pergerakan di muka tetapi pihak yang melakukan privatisasi harus menantikan beberapa kesulitan dalam pelaksanaanya. Selain itu, suasana ekonomi dunia saat ini tidak begitu baik untuk dilakukan privatisasi secara cepat. E. Savas (Privatization The Key to better government, 1987) mendefinisikan privatisasi yaitu pengurangan peran pemerintah atau peningkatan peran sektor privat /swasta baik dalam suatu aktifitas maupun dalam pemilikan jumlah aset. Ernst and Young (John Willey & Sons, Inc., 1994) mendefinisikan privatisasi yaitu suatu hal yang lebih dari sekedar menjual saham publik dengan harga yang disepakati: perpindahan atau penjualan aset, organisasi, fungsi dan aktifitas publik kepada sektor swasta. Hal ini berarti yang dilakukan adalah penjualan aset pribadi yang ditawarkan, pelaksanaan privatisasi juga dapat dilaksanakan dengan melakukan kerjasama berupa penanaman modal swasta dan publik, pemberian hak khusus, produk, manajemen penyusutan termasuk di dalamnya beberapa instrumen khusus seperti halnya perjanjian bangun, operasi, dan transfer (BOT). Peacock (1930), mendefinisikan privatisasi adalah pengalihan hak milik industri negara kepada swasta yang mencakup perubahan dari dalam ke luar, dimana terdapat kontrak pembelian dan jasa pemerintahan. Dunleavy (1980), mendefinisikan privatisasi adalah pengalihan secara permanen produksi barang dan jasa yang semula dilaksanakan oleh perusahaan milik negara kepada swasta, organisasi non publik atau lembaga swadaya masyarakat melalui penjualan saham. Company Act (1980), mendefinisikan privatisasi adalah penjualan saham negara sebesar minimal 50% kepada swasta. Clementi (1980) mendefinisikan privatisasi adalah pemindahan kepemilikan perusahaan sektor publik ke swasta, liberalisasi aktivitas kompetisi, menghapus fungsi tertentu yang dilakukan oleh sektor publik secara bersamaan, serta mengurangi jasa sektor publik yang tidak memunyai nilai manfaat. Pirie (1980),  mendefinisikan privatisasi adalah berpindahnya aset produksi barang dan jasa sektor publik ke sektor swasta sesuai dengan mekanisme pasar. Keterlibatan sektor swasta dalam proses produksi dan jasa sektor publik harus diatur sedemikian rupa melalui regulasi yang tepat. Menurut Kepres No. 122 tahun 2001, privatisasi adalah pengalihan atau penyerahan sebagian kontrol atas sebuah BUMN kepada swasta antara lain melalui cara penawaran umum, penjualan saham secara langsung kepada mitra strategis, penjualan saham perusahaan kepada karyawan, dan atau cara-cara lain yang dipandang tepat.

Dalam masyarakat internasional ada empat komponen privatisasi yang dianut antara lain :

1. Peralihan dari sistem bukan pasar ke sistem pasar.
2. Privatisasi produksi tanpa dilakukan privatisasi keuangan yang berarti kerjasama dengan sektor swasta dalam melakukan kegiatan produksi misalnya dengan menjalankan BOT atas aset swasta.
3. Denasionalisasi yang ditandai penjualan BUMN/pengalihan kepemilikan BUMN kepada swasta.
4. Privatisasi sebagai liberalisasi.

2   Dasar Hukum Privatisasi

1.      UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN (pasal 74-84)

2.      PP No. 33 tahun 2005 jo PP No. 59 tahun 2009 tentang tata cara privatisasi perusahaan perseroan (Persero)

3.      Keputusan Presiden No. 18 tahun 2006 tentang Pembentukan komite privatisasi perusahaan perseroan (Persero)

4.      Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2010 tentang cara privatisasi, penyusunan program tahunan privatisasi, dan penunjukan lembaga dan atau profesi penunjang serta profesi lainnya

3   Tujuan Privatisasi

Tujuan privatisasi dalam jurnal Agus Raharyo berjudul Dilema Privatisasi BUMN, 2003 antara lain:

1.      Meningkatkan efisiensi BUMN. Berbagai proteksi masa lalu dan intervensi yang berlebihan, ternyata mempengaruhi kebebasan berkompetisi.

2.      Meningkatkan mutu pelayanan publik dengan indikatornya dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan kualitas, kuantitas, biaya atau prioritas lainnya.

3.      Mengurangi serta melepaskan campur tangan langsung pemerintah.

Menurut Ernst (1994), tujuan privatisasi dari perspektif kebijakan publik antara lain : Kebijakan fiskal; melakukan Demoraktisasi kepemilikan; Mengurangi dominasi kelompok usaha; serta Menghapuskan sosialisme dan kolektifisme. Tujuan privatisasi dari perspektif ekonomi yaitu mewujudkan kebebasan ekonomi dan kepentingan konsumen dan meningkatkan efisiensi. Tujuan privatisasi dari perspektif internal manajemen perusahaan antara lain : Memperoleh investor strategis sehingga dapat memacu kinerja manajemen terkait kemampuan teknis, marketing dan manajerial; Memperoleh aliran kas masuk untuk kepentingan embangunan infrastruktur telekomunikasi; Akselerasi akses teknologi telekomunikasi dan metode pengoperasiannya; serta Mewujudkan keterbukaan perusahaan yang dapat mempercepat proses perubahan dan meminimalkan pengaruh birokrasi. Sedangkan menurut Key Bishop dan Mayer (1995), tujuan privatisasi meliputi tujuan keuangan, tujuan informasi; dan tujuan pengendalian. Menurut pasal 74 UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, tujuan privatisasi BUMN antara lain memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero; menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat; meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMN; menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global; serta menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif dan menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

4   Arah Kebijakan Privatisasi

Menurut UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, arah kebijakan privatisasi BUMN antara lain :

1.         Privatisasi diarahkan lebih utama untuk mendukung pengembangan BUMN dengan metode utama melalui penawaran umum di pasar modal. Selain itu, untuk lebih mendorong penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG), mengkondisikan budaya berinvestasi masyarakat, di antaranya dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada calon investor untuk membangun basis investor lokal dan domestik yang knowledgable.

2.         Privatisasi melalui pasar modal akan terus dilakukan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan transparansi dan kontrol publik, independensi, serta kinerja BUMN, alokasi saham diprioritaskan dengan porsi yang lebih besar kepada investor dalam negeri (lokal), tetap mempertahankan kepemilikan mayoritas Pemerintah.

3.         Privatisasi di luar penawaran lewat pasar modal akan dilakukan sangat selektif dan hati-hati.

5   Manfaat Privatisasi

Dilihat dari skala ilmu ekonomi, manfaat privatisasi terbagi menjadi dua yaitu :

1.      Manfaat privatisasi pada skala makroekonomi yaitu membantu pemerintah memperoleh dana pembangunan dan mendorong pasar modal dalam negeri.

2.      Manfaat privatisasi pada skala mikroekonomi antara lain restrukturisasi modal; keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan; peningkatan efisiensi dan produktifitas; serta perubahan budaya perusahaan.

Dilihat dari aktor pelakunya, manfaat privatisasi terbagi menjadi tiga yaitu :

1.      Manfaat privatisasi bagi perusahaan antara lain mempercepat penerapan GCG; sumber dana baru untuk pertumbuhan; dan privatisasi melalui strategic sale diharapkan terjadi pengembangan pasar, alih teknologi, dan networking.

2.      Manfaat privatisasi bagi negara antara lain memperkuat pasar modal; sumber penerimaan APBN melalui divestasi BUMN; serta perbaikan iklim investasi dan pengembangan sektor riil.

3.      Manfaat privatisasi bagi masyarakat antara lain memperluas kepemilikan (melalui IPO); pertumbuhan BUMN akan menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki kualitas jasa & produk; serta meningkatkan partisipasi kontrol masyarakat.

6   Metode Privatisasi

Beberapa metode atau model Privatisasi yang dilakukan suatu negara antara lain :

1.      Penawaran saham BUMN kepada publik (public sharing of shares)

Pemerintah menjual sebagian atau seluruh saham BUMN yang nantinya menjadi perusahaan publik. Misalnya : Jaguar, Malaysia Air Lines, Singapore Air Lines, dan Japan Air Lines

2.      Penjualan saham BUMN kepada pihak swasta tertentu (private sale of shares)

      Pemerintah menjual sebagian atau seluruh saham kepemilikannya  di BUMN kepada pembeli atau pembeli dalam bentuk kelompok pada tanggal yang telah diidentifikasi. Misalnya : Electric Power Company, Bank of New Zealand, dan Hotel Ulysee.

3.      Penjualan aktiva BUMN kepada swasta (Sale of government or state owned enterprise assets).

      Pemerintah menjual aktiva langsung maupun aktiva utama BUMN. Misalnya : Panofor, Jamaica Broadcasting, dan Banco de Colombia.

4.      Reorganisasi BUMN menjadi beberapa unit usaha (Reorganization or break up into component parts).

      Pemerintah mereorganisasi atau memecah-mecah BUMN menjdi beberapa unit usaha atau menjadikan BUMN holding company dengan beberapa anak cabang. Misalnya : Sonidep, Port Kelang, Sugar Corporation, Matra, dan SSI.

5.     Penambahan investasi baru dari sektor swasta ke dalam BUMN (New private investment in an State owned enterprise).

      Pemerintah menambah modal pada BUMN untuk keperluan rehabilitasi atau ekspansi. Misalnya: Senegambia Hotel, Lufthansa, dan Zambia Breweris.

6.      Pembelian BUMN oleh manajemen atau karyawan (management/employee buyout)

      Pemerintah mengambil alih/mengakuisisi pengendalian atau kekuasaan BUMN. Misalnya :    Icelandair, NUI/IRi, dan Unipart.

7.      Kontrak sewa dan kontrak manajemen (lease and management contract)

      BUMN mengadakan kontrak kontrak manajemen, teknologi, dan tenaga terampil dengan pihak swasta untuk menangani aktiva milik BUMN sampai periode tertentu. Misalnya : Air Pasific, Cataract Hotel, National Park Facilities, National Milk Board.

 

Download file doc makalah ini pada link berikut :

Download 1

Download 2

 

Dewi Hanggraeni dalam artikel dalam Manajemen Usahawan Indonesia No. 6 Tahun 2009 berjudul Apakah privatisasi BUMN solusi yang tepat dalam meningkatkan kinerja, menyatakan bahwa pilihan model privatisasi mana yang sesuai dengan iklim perekonomian, politik dan sosial budaya Indonesia haruslah mempertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran nilai privatisasi; kondisi kesehatan keuangan minimal tiga tahun terakhir; waktu yang tersedia bagi BUMN untuk melakukan privatisasi; kondisi pasar; status BUMN (go public atau belum); dan rencana jangka panjang masing-masing BUMN.

7   Tata cara Privatisasi

Privatisasi dilakukan dengan cara seperti yang sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2010 tentang Cara Privatisasi, Penyusunan Program Tahunan Privatisasi, dan Penunjukan Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Serta profesi lainnya antara lain dengan cara :

a. Penjualan  saham berdasarkan ketentuan  pasar modal  yang berlaku                                                        Penjualan saham berdasarkan ketentuan Pasar Modal dilakukan apabila memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan di bidang pasar modal. Penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal antara lain adalah penjualan saham melalui penawaran umum (Initial Public Offering/ Go Public), penerbitan obligasi konversi, dan efek lain yang bersifat ekuitas, serta penjualan saham pada mitra strategis (Direct Placement) bagi BUMN yang telah terdaftar di bursa.

b. Penjualan  saham  secara  langsung  kepada  para investor                                                                  
Penjualan saham langsung kepada investor adalah penjualan saham kepada mitra strategis (Direct Placement) atau kepada investor lainnya termasuk Financial Investor yang dapat dilakukan oleh Persero kepada mitra strategis (direct placement), investor lainnya, dan investor finansial (khusus berlaku bagi saham BUMN yang belum terdaftar di bursa).

c.  Penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan Persero yang bersangkutan                   
Privatisasi dengan cara penjualan saham kepada manajemen (Management Buy Out/ MBO) dan/atau karyawan (Employee Buy Out/EBO) Persero dapat dilakukan dengan penjualan sebagian besar atau seluruh saham langsung kepada manajemen dan/atau karyawan Persero yang bersangkutan. Dalam hal mereka tidak dapat membeli sebagian besar atau seluruh saham Persero, maka penawaran dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan yang bersangkutan.

 

8   Perjalanan Privatisasi di Indonesia

PRIVATISASI ERA PEMERINTAHAN PRESIDEN SOEHARTO

Dalam waktu kurang dari setahun, privatisasi BUMN oleh Presiden Soeharto mencapai Rp >9 triliun. Privatisasi melalui pola asal jual atau jual cepat pada operator pelabuhan (Pelindo  II dan Pelindo III) dilakukan membuat dua anak perusahaan. Privatisasi pelabuhan peti kemas Tanjung Perak yang dimenangkan oleh Huchinson & Whampoa Hongkong milik konglomerat Hongkong Li Kha Sing secara politis dan bisnis dilakukan secara optimal sehingga membesarkan Indonesia dan menjadi pesaing Singapura. Privatisasi pada Telkom dilakukan hanya sebesar 7% dengan harga sama dengan harga jual perdana dalam US dolllar. Secara umum, privatisasi pada masa reformasi BUMN lebih berhasil dengan tiga indikator utama yaitu tidak asal  privatisasi, harga jual optimum, dan memperoleh mitra paling strategis.

PRIVATISASI ERA PEMERINTAHAN PRESIDEN WAHID

Program privatisasi BUMN dilanjutkan pada masa Presiden Wahid. Pada masa ini, BUMN yang usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum didorong untuk diprivatisasi melalui pasar modal. Pada tahun 2000, Menteri Rozy Munir menyusun master plan BUNN dan salah satu agendanya yaitu privatisasi untuk tahun 2000 yang ditargetkan mencapai Rp 6,5 triliun.

Tabel 2.5 Rencana Privatisasi Era Rozy Munir (Wahid-Mega)

No	BUMN	Usaha	Persentase Pemerintah	Persentase dijual	Target	Metode
1	Tambang Batubara Bukit Asam	Tambang	100	10-35	Nov 2000	IPO/Strategic Sales
2	Perkebunan Nusantara IV	Perkebunan	100	10-35	Juli 2000	IPO
3	Indonesia Farmasi	Farmasi	100	10-49	Agustus 2000	IPO
4	Pupuk Kalimantan Timur	Pupuk	100	10-49	September 2000	IPO/Strategic Sales
5	Perkebunan Nusantara III	Perkebunan	100	10-49	September 2000	IPO/Strategic Sales
6	Aneka Tambang	Tambang	100	14	Oktober 2000	IPO/Strategic Sales
7	Angkasa Pura II	Bandar Udara	100	49	Juli/Agustus 2000	IPO/Strategic Sales
8	Kimia Farma	Farmasi	100	49	Juli	IPO/Strategic Sales
9	Sucofindo	Surveyor	100	10-20	September 2000	IPO/Strategic Sales
10	Kerta Niaga	Perdagangan	100	100	Agustus 2000	IPO/Strategic Sales

Sumber : Masterplan 2000 SOE Reform, The office of the investment and SOE, Mei 2000

Masterplan ini kurang  mendapat perhatian di lingkungan pemerintah maupun BUMN,  mungkin karena adanya keterbatasan waktu dan beratnya tantangan serta Rozy Munir yang dinilai belum mampu melakukan privatisasi BUMN. Tidak beberapa lama kemudian Presiden Wahid membubarkan kantor Meneg BUMN dan mengembalikannya ke Depkeu di bawah Ditjen Pembinaan BUMN dimana pejabatnya saat itu Nyoman Tjager. Tahun 2000, Beliau merancang target yang harus dicapai oleh BUMN pada tahun 2000 antara lain 107 dari 137 BUMN berada dalam kondisi sehat; penjualan mencapai Rp 169,253 miliar; laba bersih mencapai Rp 13,336 miliar; aset mencapai Rp 861,520 miliar; modal mencapai Rp 250,941 miliar; dividen mncapai               Rp 5,334 miliar; menyerap tenaga kerja mencapai 803,5 orang; privatisasi 8 BUMN (PT Semen Gresik, PT Indosat, PT Telkom, PT BNI, PT Aneka Tambang, Pelindo II, dan Pelindo III). sementara target tahun 2001 antara lain penjualan mencapai Rp 199,645 miliar; laba bersih mencapai Rp 20,186 miliar, aset mecapai Rp 845,186 miliar, modal mencapai Rp 249,232 miliar; dividen mncapai Rp 8,074 miliar; menyerap tenaga kerja mencapai 822,288 orang; privatisasi 16 BUMN (Indofarma, Kimia Farma, Pupuk Kaltim, Wisma Nusantara, Sucofindo, Perkebunan Nusantara III, Sarinah, Sucofndo, Tambang Bukit Asam, Krakatau Steel, Bank Mandiri, Angkasa Pura II, Indosemen, Semen Gresik, Telkom, dan Indosat). Jadi masa Nyoman Tjager, ada 2 BUMN yang diprivatisasi melalui IPO yaitu PT Indofarma (20%) dan PT Kimia Farma (10%).

PRIVATISASI ERA PEMERINTAHAN PRESIDEN MEGAWATI

Tabel 2.6 Rencana Privatisasi Era Laksamana Sukardi (Megawati-Hamzah)

No	BUMN	Bidang Usaha	Kepemilikan Pemerintah	Metode Privatisasi
	Carry over 2001
1	Indo Farma	Farmasi	80,93	SS
2	Kimia Farma	Farmasi	90,3	SS
3	Wisma Nusantara	Properti	41,99	SS
4	Indosat	Telekomunikasi	65	SS/AGT
5	Bank Mandiri	Perbankan	100	IPO
6	Indosemen	Semen	16,87	SO
7	Tambang Bukit Asam	Tambang	100	SS/IPO
8	Bandara Soekarno Hatta	Manajemen Airport	100	SS
9	Semen Gresik	Semen	65	SS
	Carry over 2002
1	Angkasa Pura II	Manajemen Airport	100	SS/IPO
2	Atmindo	Permesinan	36,6	SS
3	Cambrics	Tekstil	52,79	SS
4	Cipta Niaga	Perdagangan	100	SS/IPO
5	Danareksa	Keuangan	100	SS/IPO
6	Industri Gelas	Gelas	64	SS
7	Intirub	Ban	9,9	SS
8	Rekayasa Industri	Konsultan/Kontraktor	4,97	SS
9	Indah Karya	Konsultan/Kontraktor	100	EMBO/SS
10	Yodya Karya	Konsultan/Kontraktor	100	EMBO/SS
11	Jakarta Int. Hotel & Dev	Hotel	3,3	SO
12	Kertas Blabak	Kertas	1,6	SS
13	Kertas Padalarang	Kertas	40	SS
14	Kertas Basuki Rahmat	Kertas	2	SS
15	Rukindo	Pengerukan	100	SS

Sumber : Masterplan 2000 SOE Reform, The office of the investment and SOE, Mei 2000

Keterangan :

SS = strategic sales  AGT = accelerated global tender

SO = second offer   IPO = initial offer

EMBO = employee management buy out

Pada masa Meneg BUMN Laksamana Sukardi, sepanjang tahun 2003 Pemerintah telah melakukan privatisasi terhadap 5 BUMN yaitu PT Bank Mandiri, PT Indosat, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Indocement, PT Perusahaan Gas Negara, serta 5 BUMN Karya dengan hasil privatisasi sebesar            Rp 7,3 triliun. Namun ada 1 privatisasi yang mengundang kritik tajam yaitu 41,94% divestasi saham PT Indosat melalui strategic sales yang menghasilkan Rp 5,62 triliun. Pertama dianggap terlalu mengejar target privatisasi. Kedua, penjualan aset Indosat tidak mampu mencapai harga jual perdana US$ 32,02 per lembar saham (Rp 30.000/lembar saham). Ketiga, ada perhitungan aset yang dipertanyakan. Sebelumnya Indosat mengambil alih Deutsche Telekom di Satelindo sebesar Rp US$ 325 juta. Dengan melepas 41,94% saham sebesar Rp 5,62 triliun, total aset Indosat Rp 13 triliun. Jika dikonversikan dalam dollar dengan kurs Rp 9.000/dollar, 100% saham Indosat hanya sebesar US$ 1,5 miliar saja. Jadi cuma ada selisih US$ 0,4 miliar dari 100% saham Satelindo. Keempat, STT yang mengambil alih Indosat adalah anak perusahaan Temasek yaitu Singapore Telecom (Singtel) yang menguasai 35% saham Telkomsel. Jadi secara strategis, Indonesia telah ‘kecolongan’. Dengan pengambilalihan itu, Singapura melalui BUMNnya relatif menguasai industri 2 jasa layanan telekomunikasi sellular di Indonesia (Satelindo dan Telkomsel) yang menguasai 70% pangsa pasar.

 

PRIVATISASI ERA PEMERINTAHAN PRESIDEN YUDHOYONO

Pada era Sugiharto tidak ada BUMN yang diprivatisasi karena lebih fokus merestrukturisasi internal BUMN seperti penggantian para CEO BUMN, CSR, dan implementasi GCG untuk transparansi nmanajemen BUMN. Namun beliau mengakui bahwa BUMN masih sering diintervensi oleh para pemangku kepentingan dan banyak praktik KKN di BUMN. Sugiharto 

mengemukakan bahwa persyaratan untuk meningkatkan kinerja BUMN yaitu pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada perusahaan swasta dan BUMN; percepatan restrukturisasi utang rekening dana investasi (RDI); pemberlakuan UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, UU No. 1 tahun 1999 tentang Perseroan Terbatas, dan UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal; serta menciptakan sinergi antar BUMN. Kebijakan privatisasi Indosat menyisakan masalah Cross-ownership yang dilakukan Temasek justru menjadi ajang monopoli di Indonesia yang tidak sesuai UU No. 5 tahun 1999 tentang anti monopoli. Dengan diakuisisinya Indosat dan Telkomsel oleh Temasek, keamanan informasi militer dan ekonomi terancam. Tanpa disadari semangat privatisasi tidak menjadi value-added bagi kepentingan Bangsa Indonesia. Kementerian Negara BUMN mengajukan kembali 10 BUMN (melebihi target program  tahunan) kepada komite privatisasi pada tahun 2007 karena Menteri Sofyan Djalil ingin BUMN terutama yang memiliki kinerja baik menjadi perusahaan terbuka meskipun masih sedikit perusahaan yang masuk ke pasar modal untuk memperkuat permodalan BUMN itu dan memperbesar ukuran serta kedalaman pasar modal dalam negeri. 15 BUMN yang masuk daftar tahunan privatisasi 2007 yaitu PT Jasa Marga, PT BNI, PT Wijaya Karya, PT Garuda Indonesia, PT Merpati, PT Industri Soda Indonesia, PT Iglas, PT Cambrics Primisima, PT Jakarta International Hotel & Development, PT Atmindo, PT Intirub, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri, PT Kertas Blabak, dan PT Kertas Basuki Rahmat. Hampir seluruh hasil privatisasi itu kecuali yang bersumber dari divestasi 15% saham pemerintah di BNI digunakan untuk kepentingan Persero terkait.

9   Dampak Privatisasi

Dampak privatisasi dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum privatisasi dan setelah privatisasi. Adapun lingkup kajian/perbandingan dalam makalah ini mencakup beberapa aspek yaitu: (i) Kinerja keuangan BUMN; (ii) Ekonomi makro, berupa (a) Nilai tambah agregat, yaitu mengkaji perubahan nilai tambah netto baik langsung maupun tidak langsung; (b) Tenaga kerja, yaitu mengkaji perubahan jumlah tenaga kerja baik langsung/internal BUMN maupun tidak langsung/di luar BUMN (c) Gaji dan upah, yaitu mengkaji perubahan gaji dan upah baik langsung/internal BUMN maupun tidak langsung/di luar BUMN; (d) Surplus sosial, yaitu mengkaji perubahan pajak, dividen, laba ditahan, bantuan/kegiatan sosial;(e) Anggaran Pemerintah, yaitu mengkaji perubahan penerimaan bersih pemerintah diluar hasil penjualan saham. Penerimaan pemerintah difokuskan pada subsidi, pinjaman pemerintah, dan besarnya pajak; (f) Tabungan dan konsumsi, yaitu mengkaji perubahan tabungan dan konsumsi.

Saham PT Perusahaan Gas Negara (didirikan sesuai PP No. 27 Tahun 1984) telah dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal 15 Desember 2003 dengan kode transaksi perdagangan “PGAS”. Dengan diberlakukannya UU Migas No. 22 tahun 2001 maka kegiatan usaha hilir gas bumi tidak dimonopoli lagi oleh PT Perusahaan Gas Negara. Pada tabel di bawah ini ditunjukkan kinerja keuangan sebelum dan setelah privatisasi :

Tabel 2.7 Perbandingan antara Indikator dan bobot penilaian aspek keuangan BUMN sesuai KEP-100/MBU/2002 dengan Kondisi Nyatanya di PT Perusahaan Gas Negara

Indikator	Bobot sesuai KEP-100/MBU/2002		Bobot sesuai kondisi nyata di PT Perusahaan Gas Negara
	Infra	Non Infra	3 tahun Sebelum Privatisasi 2003	Periode 2004-2006
ROE	15	20	44	58
ROI	10	15	45	45
Cash Ratio	3	5	15	15
Current Ratio	4	5	15	15
Collection Period	4	5	15	15
Perputaran Persediaan	4	5	15	15
Total aset turn over	4	5	15	12,5
Total modal sendiri terhadap total aset	6	10	26	27,25
Total bobot	30	70	190	202,75

Sumber : diolah lagi dari website PT PGN

Tabel 2.8 Kinerja Keuangan PT Perusahaan Gas Negara sebelum privatisasi tahun 2003

Indikator	Tahun
	2000		2001		2002
	KK	Skor	KK	Skor	KK	Skor
ROE	1,40%	4	22,09%	20	49,62%	20
ROI	65,52%	15	58,18%	15	61,43%	15
Cash Ratio	144,48%	5	131,33%	5	67,77%	5
Current Ratio	239,11%	5	249,21%	5	150,61%	5
Collection Period	60 hari	5	51 hari	5	45 hari	5
Perputaran Persediaan	9 hari	5	7 hari	5	5 hari	5
Total aset turn over	171,05%	5	166,84%	5	172,92%	5
Total modal sendiri terhadap total aset	14,10%	6	32,78%	10	38,96%	10
Total skor kinerja	50		70		70

Sumber : diolah lagi dari website PT PGN

Tabel 2.9 Kinerja Keuangan PT Perusahaan Gas Negara setelah privatisasi tahun 2003

Indikator	Tahun
	2004		2005		2006		2013		2014
	KK	Skor	KK	Skor	KK	Skor	KK	Skor	KK	Skor
ROE	13,76%	18	20,53%	20	33,94%	20	33,65%	20	27,00%	20
ROI	31,16%	15	39,16%	15	140,52%	15	142,20%	15	173,60%	15
Cash Ratio	278,56%	5	282,47%	5	49,34%	5	158,60%	5	119,90%	5
Current Ratio	376,12%	5	358,79%	5	145,13%	5	200,90%	5	170,60%	5
Collection Period	56 hari	5	46 hari	5	41 hari	5	34 hari	5	35 hari	5
Perputaran Persediaan	3 hari	5	2 hari	5	1 hari	5	2 hari	5	7 hari	5
Total aset turn over	89,65%	3,5	99,41%	4	318,16%	5	168,50%	5	183,10%	5
Total modal sendiri terhadap total aset	28,78%	7,25	33,38%	10	36,89%	10	57,60%	8,5	44,50%	9
Total skor kinerja	63,75		69		70		68,5		69

Sumber : diolah lagi dari website PT PGN

Download file doc makalah ini pada link berikut :

Download 1

Download 2

 

Dari tabel 2.9 dapat disimpulkan, kondisi keuangan PT Perusahaan Gas Negara setelah dilakukannya privatisasi tahun 2003 untuk periode 2004-2006 menunjukkan skor kinerja keuangan mengalami kenaikan dibandingkan sebelum privatisasi sebesar 12,75% (dalam akumulasi total skor kinerja). Namun kinerja keuangan PT Perusahaan Gas Negara menurun sebesar 0,5%-1% setelah privatisasi tahun 2006  dalam hal ini ditunjukkan rasio keuangan periode 2013-2014 saja. Selain kinerja keuangan perlu diperhatikan aspek ekonomi makronya seperti jumlah karyawan dan jumlah gaji karyawan saja (karena keterbatasan informasi dan waktu) sebelum dan setelah privatisasi. Untuk Adapun rekapitulasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

 Tabel 2.10  Jumlah Karyawan dan Gaji Karyawan PT Perusahaan Gas Negara

Tahun	Jumlah Karyawan PT PGN	Gaji Karyawan PT PGN (US$)
2000
2001
2002
2004	1344	Rp194.288.469.801,00
2005	1229	Rp227.395.796.135,00
2006	1354
2013	1540	US $ 122.106.944
2014	1509	US $ 124.323.828

   Sumber : hasil googling internet

 

Dari tabel 2.10, dapat disimpulkan bahwa setelah privatisasi, jumlah karyawan dan beban gaji karyawan mengalami peningkatan. Namun penulis tidak mengetahui apa yang menjadi alasannya, mungkin memang kebijakan peningkatan remunerasi gaji pejabat dan karyawan yang menetapkannya seperti itu.

 

BAB III

PENUTUP

3.1         Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan, penulis menarik kesimpulan antara lain :

1.             Kondisi keuangan PT Perusahaan Gas Negara setelah dilakukannya privatisasi tahun 2003 dan 2006 bila dilihat dari indikator dan bobot kesehatan BUMN sesuai KEP-100/MBU/2002 menunjukkan kenaikan walaupun tidak signifikan.

2.             Debt equity ratio/rasio solvabilitas dimana proporsi hutang periode 2002-2006 menurun drastis sehingga dikhawatirkan bila berlanjut akan menghambat operasional dan pertumbuhan perusahaan.

3.             Kebanyakan BUMN di Indonesia yang diprivatisasi menggunakan metode privatisasi IPO. Setelah itu dengan cara strategic sales dan employee/management buy out.

4.             Dalam privatisasi BUMN di Indonesia terdapat kepentingan politis pejabat-pejabat yang berkuasa saat itu dan terkesan mengejar target penerimaan negara dari hasil privatisasi BUMN. Akibatnya, Pemerintah Indonesia tidak lagi memiliki kepemilikan saham pada BUMN yang telah diprivatisasi (0%) seperti PT WNI, PT Indocement TP Tbk, PT Kertas Blabak, PT Intirub, PT Kertas Basuki Rahmat, PT Atmindo, dan PT Jakarta International Hotel Development, Tbk

5.             Dari kasus Indosat dan Telkomsel, dapat diambil pelajarannya bahwa pengambilalihan saham-saham BUMN yang strategis untuk keamanan negara Indonesia jangan sampai jatuh ke tangan pihak atau negara asing.

3.2         Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, Penulis memberikan saran sebagai berikut :

1.             PT  Perusahaan Gas Negara agar terfokus pada usaha yang mengefisienkan dan mengefektifkan seluruh sumber daya yang tersedia.

2.             PT  Perusahaan Gas Negara lebih memperhatikan rasio keuangannya terutama ROE dan ROI karena merupakan daya tarik yang dapat ditawarkan kepada calon pemegang saham.

3.             PT  Perusahaan Gas Negara agar meningkatkan proporsi modal hutang namun harus dapat mengendalikan penggunaannya supaya tidak 'kebablasan'.

BUMN khususnya non bank yang keseluruhan sahamnya masih dimiliki oleh Pemerintah perlu mempertimbangkan privatisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Dari penelitian yang sudah ada sebelumya, variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja BUMN setelah diprivatisasi antara lain keuntungan, pengeluaran modal, dan leverage. Namun variabel lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah government ownership, foreign ownership, dan restructures firms. Setelah privatisasi, BUMN sebaiknya melakukan pergantian manajemen dari luar kalangan birokrat yaitu business person yang professional. 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

PT Semen Gresik.tp://www.semengresik.com

Kementerian BUMN.tp://www.bumn.go.id

https://ariestavidianingsih.wordpress.com/2013/05/25/privatisasi/

http://majasari31.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-privatisasi.html

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122539-PK%20IV%202081.8173-Analisis%20yuridis-Literatur.pdf

https://zulpiero.wordpress.com/2010/04/20/privatisasi-bumn-di-indonesia/

http://totoksuharto.blogspot.co.id/2010/02/sejarah-dan-alasan-ekonomi-privatisasi.html

http://blogdeta.blogspot.co.id/2009/03/sejarah-privatisasi-di-indonesia.html

http://artikelpoppy.blogspot.co.id/2008/11/analisis-kebijakan-privatisasi-bumn-di.html

http://www.online.fe.trisakti.ac.id/publikasi_ilmiah/PDF%20JIPAK/JIPAK%20Vol%205%20Jan%202010/06%20Artikel%20Abubakar%20dan%20Husein.pdf

http://bumn.go.id/data/uploads/files/1/Kepmen_Kep_100_tahun_2002_Penilaian%20Tingkat%20Kesehatan.pdf

http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/201503/9ec37940b6_8cc944753b.pdf

http://media.corporate-ir.net/media_files/IROL/20/202896/PGN_Annual_Report_2004_11.pdf

http://hariatyburhan.blogspot.co.id/2011/11/pt-perusahaan-gas-negara-persero-tbk.html

   

 Download file doc makalah ini pada link berikut :

Download 1

Download 2