TUGAS INDIVIDU
KEWIRAUSAHAAN
PETERNAKAN
MATERI PENGARUH UTAMAAN GENDER
OLEH:
MUUH RIFALDI S
I111 16 542
B2
FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pengaruh utamaan Gender merupakan strategi pembangunan
pemberdayaan perempuan, implementasinya melalui prinsip kesetaraan dan keadilan
gender harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan dalam pembangunan.Pembangunan
kualitas hidup manusia dilaksanakan secara terus menerus oleh pemerintah dalam
upaya mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk
kepentingan seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin tertentu.
Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun
masyarakat tergantung dari peran serta seluruh penduduk baik laki-laki maupun
perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus sebagai penerima manfaat hasil
pembangunan. Berbagai metode telah banyak digunakan untuk mengukur pencapaian
pembangunan. Indikator pembangunan manusia (IPM) yang terkait dengan gender
dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Selisih antara angka IPM
dan angka IPG dapat dimaknai sebagai bias gender dalam pembangunan. Apabila
angka IPG lebih kecil dari angka IPM, maka terjadi ketidaksetaraan gender.
Selanjutnya untuk melihat sejauh mana tingkat pencapaian dalam pemberdayaan
gender dapat diukur dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
Tujuan
Secara
umum data terpilah gender bertujuan untuk memotret tingkat keberhasilan
pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan melalui strategi
pengarusutamaan gender (PUG). -5- Penyusunan data terpilah gender merupakan
bagian dari konsentrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak untuk membangun landasan pembangunan yang kuat agar pembangunan dapat
terwujud dengan berlandaskan prinsip kesetaraan dan keadilan gender.
Penyusunan data terpilah gender Kota Sukabumi
dimaksudkan untuk menyajikan fakta dan kondisi pencapaian pembangunan
masyarakat berspektif gender di Kota sukabumi. Data ini diperlukan untuk
mendapatkan gambaran mengenai kondisi perempuan dan laki-laki pada
bidang-bidang social, ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, politik dan
pemerintahan, serta perlindungan perempuan dan anak. Data ini juga diharapkan
mampu menggambarkan isu-isu gender maupun isu-isu perlindungan anak di Kota
Sukabumi. Data terpilah gender ini disusun untuk mencapai tujuan sebagai
berikut :
1. Tersedianya data dasar terpilah berdasarkan
jenis kelami yang menggambarkan komposisi penduduk dan sebaran penduduk;
2. Tersedianya data terpilah gender di bidang
pendidikan, social, ekonomi, ketenagakerjaan, peran perempuan di sector public,
masalah-masalah dalam perlindungan perempuan dan anak, serta bidang-bidang yang
menjadi isu gender di Kota Sukabumi;
3. Tersedianya hasil analisis tentang capaian
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal ini dilihat berdasarkan
indicator pemberdayaan gender, meliputi partisipasi perempuan dan laki-laki di
sector public, meliputi bidang pemerintahan, posisi di parlemen, dan dalam
distribusi pendapatan.
PEMBAHASAN
GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN MASYARAKAT KOTA
SUKABUMI
Kondisi Geografis
Kota Sukabumi, secara geografis terletak pada
bagian selatan tengah Jawa Barat pada koordinat 1060 45’ 10” - 106 0 45’ 10”
Bujur timur, dan 6 0 49’ 29” - 6 0 50’ 44” Lintang selatan, terletak di kaki
Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang ketinggiannya 584 meter di atas permukaan
laut, yang berjarak 120 Km dari Ibukota Negara (Jakarta) dan 96 Km dari Ibukota
Provinsi (Bandung).
Luas wilayah Kota Sukabumi
berdasarkan Perda Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2000 adalah 48,0023 Km2, terbagi
dalam 7 Kecamatan dengan 33 Kelurahan dan 355 RW serta 1.550 RT. Wilayah Kota
Sukabumi berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukabumi, dengan batas
administrasi dalah sebagai berikut :
• Sebelah Utara Kecamatan
Sukabumi
• Sebelah Selatan Kecamatan Nyalindung
• Sebelah Barat Kecamatan Cisaat
• Sebelah Timur Kecamatan
Sukaraja.
Kondisi
Demografis
Berdasarkan hasil pendataan
gender yang dilakukan bidang pemberdayaan perempuan pada BPMPKB Kota Sukabumi
dengan menggunakan metode pendataan sekunder tahun 2014 -32- (petugas pengumpul
data adalah coordinator PLKB se-Kota Sukabumi), jumlah penduduk Kota Sukabumi
adalah 296.077 jiwa dengan komposisi laki-laki 149.109 jiwa, perempuan 146.968
jiwa dengan sex ratio sebesar 101,46 ( yang berarti dari 100 penduduk perempuan
terdapat 101 penduduk laki-laki). Sedangkan hasil pendataan keluarga yang
dilakukan bidang keluarga sejahtera pada BPMPKB Kota Sukabumi yang dilakukan
pada bulan Juli tahun 2014 secara door to door, jumlah penduduk Kota Sukabumi
adalah sebanyak 303.034 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 152.038, sedangkan
perempuan sebanyak 150.996 jiwa, dengan sex ratio sebesar 100.69 (artinya dari
100 penduduk perempuan terdapat 100 penduduk lakilaki). Dari hasil pendataan
diatas dapat dilihat adanya perbedaan jumlah, namun tidak terdapat perbedaan
yang terlalu signifikan. Dan hal ini bisa dimaklumi karena adanya keterbatasan
sumberdaya manusia dalam melakukan pengumpulan data. Sisi lain dari kondisi
demografis yang harus dicermati adalah bahwa hubungan penduduk dengan kepala
keluarga dan status perkawinan. Data terpilah menurut jenis kelamin sebagaimana
disajikan dalam table 4.1. dibawah ini menunjukkan status sebagai kepala
keluarga didominasi oleh laki-laki, yaitu sebesar 70.545 atau 83,10% dari
seluruh jumlah kepala keluarga tahun 2013, sedangkan perempuan sebanyak 12.346
atau 14,54%. Perempuan yang berstatus kepala keluarga baik akibat status cerai
mati maupun cerai hidup sebesar 12.083 atau 14,23%. Sedangkan perempuan kepala
keluarga yang berstatus belum kawin sebanyak 263 atau sebesar 0,31%.
PENUTUP
Kesimpulan
Perlindungan Anak mencakup masalah penting dan
mendesak, beragam dan bervariasi tingkat tradisi dan nilai-nilai yang berlaku
dalam masyarakat. Banyak masalah, misalnya pelacuran, yang berkait erat, dengan
factor-faktor ekonomi. Sementara masalah lain, seperti kekerasan di rumah atau
di sekolah, mungkin berkaitan erat dengan kemiskinan, nilai-nilai social,
normal, dan tradisi. Sering kriminalitas terlibat di dalamnya, misalnya
perdagangan anak. Bahkan kemajuan teknologi memiliki aspek-aspek perlindungan
di dalamnya