http://covelign.com/17JH
KATA PENGANTAR
Segalah puji dan syukur kami panjatkan
kehadirat Allah SWT,karena atas rahmat dan petunjuknya, sehinggah makalah
tentang“SISTEM PERBANDINGAN ADMINISTRASI”dapat diselesaikan sebagaimana
mestinya dalam bentuk yang sederhana dan masih dapat kekurangan yang masih
memerlukan perbaikan seperlunya.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa
penyelesaian makalah ini tidk dapat kami selesaikan tanpa adanya bantuan dan
dukungan dari berbagai pihak oleh karena itu patutlah kiranya kami sampaikan
rasa syukur dan ucapan terimakasi kepada semua pihak yang telah membantu.
Makassar
,5 maret 2019
Penyusun
Yasinta
sare
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Administrasi merupakan hal yang sangat
penting dalam rangkamelaksanakan suatu kegiatan, karena tanpa adanya
administrasi tujuan yang ingindicapai tidak akan berjalan dengan baik. Setiap
kebijaksanaan yang diambil harusmemperhitungkan masalah administrasi, sebab
pelaksanaan administrasi tersebuttidak terlepas dari manajemen, Namun demikian
kita harus memperhatikan apayang telah direncanakan oleh pemerintah dewasa ini
yaitu masalah pembangunanyang masih giat-giatnya dilaksanakan. Sebagaimana
diketahui bahwa pembangunan desa pada satu sisi merupakan bagian dari pada
pembangunan nasioanal, selanjutnya pada sisi yang lain keberhasilan pembangunan
desa merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan. Masyarakat sebagai objek
dari pada pembangunan perlu dilayani dandiikut sertakan dalam pembangunan dan
juga diberikan pengertian yang sejelas- jelasnya tentang pengertian
administrasi sehingga mereka dapat mengerti dan memahami arti dari pada
administrasi yang sebenarnya. Di dalam pelaksanaan administrasi pembangunan
desa tentunya harus dilaksanakan dengan baik dan lancar karena setiap kegiatan
yang dilaksanakan selalu ada hubungannya dengan administrasi. Berbicara
mengenai masalah pembangunan daerah khususnya di desa dalam melihat kondisi
masyarakat sekarang ini memang suatu hal yang menarik. Dalam pembangunan
pedesaan yang akhir-akhir ini mendapat respon yang bagus dari pemerintah karena
merupakan salah satu dari tujuan pemerintahan adalah menjadikan masyarakat yang
makmur, sejahtera dan memperoleh kehidupan yang layak. Mengutamakan manusia
dalam proyekproyek pembangunan pedesaan dipandang manusiawi dari para perencana
juga dapat pula diartikan sebagai suatu permintaan yang sungguh-sungguh agar
memberikan prioritas pada factor dasar dalam pembangunan pedesaan.
Proyek-proyek pembangunan pedesaan adalah sarana bagi pertumbuhan dan perubahan
dalam hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi. Dengan demikian pembangunan itu
dapat lebih berdaya guna bagi masyarakat itu sendiri untuk memperoleh hasil
guna yang maksimal. Dalam kenyataan sehari-hari, harapan tersebut masih belum
terlaksana sebagaimana yang diharapkan, karena pelaksanaan pembangunan desa
belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan dari latar
belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan amasalah adalah :
1.
Bagaimana Konsep pembangunan
kota ?
2.
Apa pentingnya pembangunan desa
?
3.
Bagaimana Konsep Pengembangan
desa ?
4.
Bagaimana strategi
organisasional pembangunan masyarakat desa ?
C. Tujuan penulisan
1.
Agar kita dapat mengetahui
pembangunan di kota sehingga nantinya aka ada perbedaan antara pembangunan di
kota dengan pembangunan yang ada di desa.
2.
Agar dapat kita menyatakan
bahwa area dikota lebih sempit dibandingkan dengan area di daerah kabupaten
terutama di desa tersendiri.
BAB II
PEMBAHASAN
B. Pembangunan Kota
1.
Pengertian Kota Kota adalah suatu wilayah geografis tempat bermukim sejumlah
penduduk dengan tingkat kepadatan yang relatif tinggi, dengan kegiatan utamanya
di sektor nonpertanian. Masyarakat kota, selain terdiri atas penduduk asli
daerah tersebut juga pendatang dan merupakan suatu masyarakat yang heterogen,
tidak hanya dalam hal mata pencaharian, tetapi juga dalam hal agama, adat, dan
kebudayaannya. Kota dapat merupakan satu unit administratif yang mempunyai
organisasi pemerintahan sendiri, seperti pemerintah daerah tingkat I (dati I), dalam
hal ini khusus untuk Jakarta, kotamadya yang berstatus daerah tingkat II (dati
II) sebagai ibukota propinsi, dan kotamadya daerah tingkat II lainnya, tetapi
dapat pula merupakan bagian dari unit administrasi lain dalam wilayah
kabupaten/ daerah tingkat II, seperti kota administratif, kotamadya
administratif, kota kecamatan sebagai ibukota kabupaten, dan kota kecamatan.
Berdasarkan ukuran jumlah penduduk, kota diklasifikasikan sebagai megapolitan
dengan jumlah penduduk di atas 5 juta, kota raya atau metropolitan dengan
jumlah penduduk 1 sampai dengan 5 juta; kota besar dengan. jumlah penduduk
500.000 sampai dengan 1 juta; kota sedang dengan jumlah penduduk 100.000 sampai
dengan 500.000; dan kota kecil dengan jumlah penduduk 20.000 sampai dengan
100.000. Kota-kota tersebut dapat mempunyai jangkauan pelayanan atau
keterkaitan skala internasional, nasional, wilayah (melayani satu propinsi atau
lebih) atau lokal (melayani beberapa kabupaten atau bagian dari satu
kabupaten). Suatu kawasan atau wilayah yang berciri kota dapat melebihi satu
wilayah administrasi dan mempunyai satu kota atau lebih sebagai pusatnya,
disebut sebagai daerah perkotaan. Kota atau daerah perkotaan dapat membentuk
satu sistem karena saling keterkaitannya, baik secara fisik maupun secara sosial
ekonomi. Untuk kepentingan perumusan kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan,
kota atau daerah perkotaan dibagi atas empat kelompok perkotaan berdasarkan
peranan dan fungsi pelayanannya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.
Keempat kelompok tersebut adalah kota atau daerah perkotaan yang berfungsi
sebagai pusat kegiatan nasional, kota atau daerah perkotaan yang berfungsi
sebagai pusat kegiatan wilayah, kota atau daerah perkotaan yang berfungsi sebagai
pusat kegiatan lokal, dan kota atau daerah perkotaan lainnya yang mempunyai
fungsi khusus dalam menunjang sektor ekonomi tertentu.
2.
Kota Sebagai Pusat Kegitan Nasional Pusat kegiatan nasional adalah daerah
perkotaan atau kota yang mempunyai wilayah pelayanan skala nasional, di samping
merupakan pintu gerbang bagi keluar masuknya arus barang dan jasa, juga
merupakan simpul perdagangan dunia internasional. Daerah tersebut merupakan
pusat pelayanan jasa, produksi, dan distribusi serta merupakan simpul
transportasi untuk pencapaian beberapa pusat kawasan atau propinsi. Kota
metropolitan dan kota besar biasanya termasuk dalam kelompok ini karena
kelengkapan sarana dan prasarana yang telah dimilikinya. Adapun pusat kegiatan
wilayah adalah daerah perkotaan atau kota yang mempunyai wilayah pelayanan yang
mencakup beberapa kawasan atau kabupaten, merupakan pusat pelayanan jasa,
produksi dan distribusi, serta simpul transportasi untuk dan dari kawasan atau
kabupaten. Kelompok ini biasanya meliputi kota besar dan kota sedang. Kelompok
ketiga adalah pusat kegiatan lokal, yaitu daerah perkotaan atau kota yang
mempunyai wilayah pelayanan beberapa kawasan dalam kabupaten dan umumnya
merupakan kota sedang atau kota kecil. Kelompok yang keempat adalah daerah
perkotaan atau kota yang mempunyai fungsi pelayanan khusus dalam menunjang
pengembangan sektor strategis, menunjang pengembangan wilayah baru atau
penyebaran kegiatan ekonomi dan berfungsi pula sebagai daerah penyangga
aglomerasi pertumbuhan pusat kegiatan yang sudah ada. Tujuan pengelompokan
tersebut adalah untuk dapat merumuskan kebijaksanaan yang lebih terarah dan
sesuai dengan setiap kelompok tersebut.
3.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Kota di Indonesia 1) Aktivitas kota
(baik dominasi kegiatan pemerintahan/politis, perdagangan, pertahanan,
pertambangan, manufaktur, dsb) yang pada akhirnya membentuk citra (image) kota.
Citra kota tersebut dapat menentukan struktur simbolis yang akan diperhatikan,
diingat dan dianggap penting oleh oleh kelompokkelompok pemukim di kota itu
atau oleh para pengunjung.kemudian; 2) Aktivitas kota tentunya sangat ditunjang
oleh potensi fisik wilayah;3 penduduk kota (baik penduduk asli maupun
pendatang) yang melakukan aktivitas pemenuhan kebutuhan hidupnya di kota juga
merupakan tulang punggung penggerak dinamika kehidupan kota; 4) Berbagai
faktor-faktor di atas akhirnya perlu ditunjang dengan faktor kebijakan politis
pemerintahan yang berwenang yang juga mendorong tumbuh dan eksisnya suatu kota.
3 .
Pentingnya Pembangunan Desa Indonesia baru dapat disebut makmur kalau desa ikut
makmur. Ketahanan nasional baru dapat disebut tangguh apabila seluruh segi-segi
strategis kehidupan negara seperti sector ekonomi, komunikasi, transportasi
laut, udara, darat, pabrik-pabrik besar dan lain-lain terkendali oleh
pemerintah. Tetapi, hampir semua sektor ekonomi berada ditangan orang asing.
Dilihat dari segi ketahanan nasional sector ekonomi yang seharusnya didominasi
orang Indonesia asli secara merata di seluruh Indonesia. Dalam pola ketahanan
nasional di masa depan, faktor desa perlu dibahas dan diperhatikan lebih serius
serta dikonsepkan secara mendasar dan dikembangkan secara maksimal. Karena
tidaklah berlebihan kalau disebut “pembangunan Indonesia tidak ada artinya
tanpa membangun desa, ketahanan nasional berakar di desa, hari depan Indonesia
terletak dan tergantung dari berhasilnya kita membangun desa”. Pembangunan
memang identic dengan hal-hal yang bersifat fisik. Peningkatan kesejahteraan
masyarakat desa dapat dilakukan melalui pembangunan yang berbasis
kemasyarakatan. Salah satu upaya yang dilakukan melalui Program Pengembangan
Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM). Dengan program tersebut dari
pihak pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian di desa
secara optimal. Karena cukup banyak potensi desa yang belum maksimal
dikembangkan dalam mensejahterakan masyarakat. PKPBM dilaksanakan melalui kemitraan
multipihak pemangku kepentingan dengan pembentukan forum PKPBM antardesa dimana
tugas forum merumuskan dan membahas hal-hal strategis dalam penyusunan rencana
pembangunan desa. Tahap perencanaan PKPBM harus memperhatikan beberapa hal,
termasuk permasalahan tata ruang, profil maupun potensi unggulan desa. Memang
perlu disadari lebih lanjut dan dikaji lebih mendalam, bahwa sejak dahulu kala
sampai sekarang desa merupakan dan tetap berfungsi sebagai tulang punggung
kehidupan social politik Indonesia. Maka dari itu, sangatlah penting
pembangunan desa dalam kondisi sekarang ini.
4. Pengembangan Desa
1.
Pengertiaan Desa Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 (UU No. 5/79) tentang
Pemerintahan Desa disebutkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati
oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi langsung di bawah camat dan
berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Berbeda dengan kota, desa mempunyai tingkat kepadatan yang
tidak terlalu tinggi dan biasanya kegiatan utamanya adalah di sektor pertanian.
Masyarakat desa pada umumnya merupakan masyarakat homogen dalam hal agama,
adat, kebudayaan, dan juga dalam mata pencahariannya. Selanjutnya, sekelompok
desa yang memiliki keterkaitan fungsional yang erat, baik secara sosial maupun
ekonomi, akan membentuk suatu kawasan atau daerah perdesaan. Pada umumnya desa
ini adalah dari kelompok atau tipe desa yang sama dan mempunyai sebuah pusat
antar desa. Desa yang terdapat di Indonesia beragam kondisi, karakteris¬tik
sosial ekonomi, dan tingkat perkembangannya. Berdasarkan tingkat Download File Docs Word Lengkap pada link berikut :
http://covelign.com/17JH
No comments:
Post a Comment