KATA PENGANTAR
Segalah puji dan syukur kami panjatkan
kehadirat Allah SWT,karena atas rahmat dan petunjuknya, sehinggah makalah
tentang“SISTEM PERBANDINGAN ADMINISTRASI”dapat diselesaikan sebagaimana
mestinya dalam bentuk yang sederhana dan masih dapat kekurangan yang masih
memerlukan perbaikan seperlunya.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa
penyelesaian makalah ini tidk dapat kami selesaikan tanpa adanya bantuan dan
dukungan dari berbagai pihak oleh karena itu patutlah kiranya kami sampaikan
rasa syukur dan ucapan terimakasi kepada semua pihak yang telah membantu.
Makassar
,5 maret 2019
Penyusun
Yasinta
sare
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Administrasi merupakan hal yang sangat
penting dalam rangkamelaksanakan suatu kegiatan, karena tanpa adanya
administrasi tujuan yang ingindicapai tidak akan berjalan dengan baik. Setiap
kebijaksanaan yang diambil harusmemperhitungkan masalah administrasi, sebab
pelaksanaan administrasi tersebuttidak terlepas dari manajemen, Namun demikian
kita harus memperhatikan apayang telah direncanakan oleh pemerintah dewasa ini
yaitu masalah pembangunanyang masih giat-giatnya dilaksanakan. Sebagaimana
diketahui bahwa pembangunan desa pada satu sisi merupakan bagian dari pada
pembangunan nasioanal, selanjutnya pada sisi yang lain keberhasilan pembangunan
desa merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan. Masyarakat sebagai objek
dari pada pembangunan perlu dilayani dandiikut sertakan dalam pembangunan dan
juga diberikan pengertian yang sejelas- jelasnya tentang pengertian
administrasi sehingga mereka dapat mengerti dan memahami arti dari pada
administrasi yang sebenarnya. Di dalam pelaksanaan administrasi pembangunan
desa tentunya harus dilaksanakan dengan baik dan lancar karena setiap kegiatan
yang dilaksanakan selalu ada hubungannya dengan administrasi. Berbicara
mengenai masalah pembangunan daerah khususnya di desa dalam melihat kondisi
masyarakat sekarang ini memang suatu hal yang menarik. Dalam pembangunan
pedesaan yang akhir-akhir ini mendapat respon yang bagus dari pemerintah karena
merupakan salah satu dari tujuan pemerintahan adalah menjadikan masyarakat yang
makmur, sejahtera dan memperoleh kehidupan yang layak. Mengutamakan manusia
dalam proyekproyek pembangunan pedesaan dipandang manusiawi dari para perencana
juga dapat pula diartikan sebagai suatu permintaan yang sungguh-sungguh agar
memberikan prioritas pada factor dasar dalam pembangunan pedesaan.
Proyek-proyek pembangunan pedesaan adalah sarana bagi pertumbuhan dan perubahan
dalam hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi. Dengan demikian pembangunan itu
dapat lebih berdaya guna bagi masyarakat itu sendiri untuk memperoleh hasil
guna yang maksimal. Dalam kenyataan sehari-hari, harapan tersebut masih belum
terlaksana sebagaimana yang diharapkan, karena pelaksanaan pembangunan desa
belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan dari latar
belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan amasalah adalah :
1.
Bagaimana Konsep pembangunan
kota ?
2.
Apa pentingnya pembangunan desa
?
3.
Bagaimana Konsep Pengembangan
desa ?
4.
Bagaimana strategi
organisasional pembangunan masyarakat desa ?
C. Tujuan penulisan
1.
Agar kita dapat mengetahui
pembangunan di kota sehingga nantinya aka ada perbedaan antara pembangunan di
kota dengan pembangunan yang ada di desa.
2.
Agar dapat kita menyatakan
bahwa area dikota lebih sempit dibandingkan dengan area di daerah kabupaten
terutama di desa tersendiri.
BAB II
PEMBAHASAN
B. Pembangunan Kota
1.
Pengertian Kota Kota adalah suatu wilayah geografis tempat bermukim sejumlah
penduduk dengan tingkat kepadatan yang relatif tinggi, dengan kegiatan utamanya
di sektor nonpertanian. Masyarakat kota, selain terdiri atas penduduk asli
daerah tersebut juga pendatang dan merupakan suatu masyarakat yang heterogen,
tidak hanya dalam hal mata pencaharian, tetapi juga dalam hal agama, adat, dan
kebudayaannya. Kota dapat merupakan satu unit administratif yang mempunyai
organisasi pemerintahan sendiri, seperti pemerintah daerah tingkat I (dati I), dalam
hal ini khusus untuk Jakarta, kotamadya yang berstatus daerah tingkat II (dati
II) sebagai ibukota propinsi, dan kotamadya daerah tingkat II lainnya, tetapi
dapat pula merupakan bagian dari unit administrasi lain dalam wilayah
kabupaten/ daerah tingkat II, seperti kota administratif, kotamadya
administratif, kota kecamatan sebagai ibukota kabupaten, dan kota kecamatan.
Berdasarkan ukuran jumlah penduduk, kota diklasifikasikan sebagai megapolitan
dengan jumlah penduduk di atas 5 juta, kota raya atau metropolitan dengan
jumlah penduduk 1 sampai dengan 5 juta; kota besar dengan. jumlah penduduk
500.000 sampai dengan 1 juta; kota sedang dengan jumlah penduduk 100.000 sampai
dengan 500.000; dan kota kecil dengan jumlah penduduk 20.000 sampai dengan
100.000. Kota-kota tersebut dapat mempunyai jangkauan pelayanan atau
keterkaitan skala internasional, nasional, wilayah (melayani satu propinsi atau
lebih) atau lokal (melayani beberapa kabupaten atau bagian dari satu
kabupaten). Suatu kawasan atau wilayah yang berciri kota dapat melebihi satu
wilayah administrasi dan mempunyai satu kota atau lebih sebagai pusatnya,
disebut sebagai daerah perkotaan. Kota atau daerah perkotaan dapat membentuk
satu sistem karena saling keterkaitannya, baik secara fisik maupun secara sosial
ekonomi. Untuk kepentingan perumusan kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan,
kota atau daerah perkotaan dibagi atas empat kelompok perkotaan berdasarkan
peranan dan fungsi pelayanannya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.
Keempat kelompok tersebut adalah kota atau daerah perkotaan yang berfungsi
sebagai pusat kegiatan nasional, kota atau daerah perkotaan yang berfungsi
sebagai pusat kegiatan wilayah, kota atau daerah perkotaan yang berfungsi sebagai
pusat kegiatan lokal, dan kota atau daerah perkotaan lainnya yang mempunyai
fungsi khusus dalam menunjang sektor ekonomi tertentu.
2.
Kota Sebagai Pusat Kegitan Nasional Pusat kegiatan nasional adalah daerah
perkotaan atau kota yang mempunyai wilayah pelayanan skala nasional, di samping
merupakan pintu gerbang bagi keluar masuknya arus barang dan jasa, juga
merupakan simpul perdagangan dunia internasional. Daerah tersebut merupakan
pusat pelayanan jasa, produksi, dan distribusi serta merupakan simpul
transportasi untuk pencapaian beberapa pusat kawasan atau propinsi. Kota
metropolitan dan kota besar biasanya termasuk dalam kelompok ini karena
kelengkapan sarana dan prasarana yang telah dimilikinya. Adapun pusat kegiatan
wilayah adalah daerah perkotaan atau kota yang mempunyai wilayah pelayanan yang
mencakup beberapa kawasan atau kabupaten, merupakan pusat pelayanan jasa,
produksi dan distribusi, serta simpul transportasi untuk dan dari kawasan atau
kabupaten. Kelompok ini biasanya meliputi kota besar dan kota sedang. Kelompok
ketiga adalah pusat kegiatan lokal, yaitu daerah perkotaan atau kota yang
mempunyai wilayah pelayanan beberapa kawasan dalam kabupaten dan umumnya
merupakan kota sedang atau kota kecil. Kelompok yang keempat adalah daerah
perkotaan atau kota yang mempunyai fungsi pelayanan khusus dalam menunjang
pengembangan sektor strategis, menunjang pengembangan wilayah baru atau
penyebaran kegiatan ekonomi dan berfungsi pula sebagai daerah penyangga
aglomerasi pertumbuhan pusat kegiatan yang sudah ada. Tujuan pengelompokan
tersebut adalah untuk dapat merumuskan kebijaksanaan yang lebih terarah dan
sesuai dengan setiap kelompok tersebut.
3.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Kota di Indonesia 1) Aktivitas kota
(baik dominasi kegiatan pemerintahan/politis, perdagangan, pertahanan,
pertambangan, manufaktur, dsb) yang pada akhirnya membentuk citra (image) kota.
Citra kota tersebut dapat menentukan struktur simbolis yang akan diperhatikan,
diingat dan dianggap penting oleh oleh kelompokkelompok pemukim di kota itu
atau oleh para pengunjung.kemudian; 2) Aktivitas kota tentunya sangat ditunjang
oleh potensi fisik wilayah;3 penduduk kota (baik penduduk asli maupun
pendatang) yang melakukan aktivitas pemenuhan kebutuhan hidupnya di kota juga
merupakan tulang punggung penggerak dinamika kehidupan kota; 4) Berbagai
faktor-faktor di atas akhirnya perlu ditunjang dengan faktor kebijakan politis
pemerintahan yang berwenang yang juga mendorong tumbuh dan eksisnya suatu kota.
3 .
Pentingnya Pembangunan Desa Indonesia baru dapat disebut makmur kalau desa ikut
makmur. Ketahanan nasional baru dapat disebut tangguh apabila seluruh segi-segi
strategis kehidupan negara seperti sector ekonomi, komunikasi, transportasi
laut, udara, darat, pabrik-pabrik besar dan lain-lain terkendali oleh
pemerintah. Tetapi, hampir semua sektor ekonomi berada ditangan orang asing.
Dilihat dari segi ketahanan nasional sector ekonomi yang seharusnya didominasi
orang Indonesia asli secara merata di seluruh Indonesia. Dalam pola ketahanan
nasional di masa depan, faktor desa perlu dibahas dan diperhatikan lebih serius
serta dikonsepkan secara mendasar dan dikembangkan secara maksimal. Karena
tidaklah berlebihan kalau disebut “pembangunan Indonesia tidak ada artinya
tanpa membangun desa, ketahanan nasional berakar di desa, hari depan Indonesia
terletak dan tergantung dari berhasilnya kita membangun desa”. Pembangunan
memang identic dengan hal-hal yang bersifat fisik. Peningkatan kesejahteraan
masyarakat desa dapat dilakukan melalui pembangunan yang berbasis
kemasyarakatan. Salah satu upaya yang dilakukan melalui Program Pengembangan
Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM). Dengan program tersebut dari
pihak pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian di desa
secara optimal. Karena cukup banyak potensi desa yang belum maksimal
dikembangkan dalam mensejahterakan masyarakat. PKPBM dilaksanakan melalui kemitraan
multipihak pemangku kepentingan dengan pembentukan forum PKPBM antardesa dimana
tugas forum merumuskan dan membahas hal-hal strategis dalam penyusunan rencana
pembangunan desa. Tahap perencanaan PKPBM harus memperhatikan beberapa hal,
termasuk permasalahan tata ruang, profil maupun potensi unggulan desa. Memang
perlu disadari lebih lanjut dan dikaji lebih mendalam, bahwa sejak dahulu kala
sampai sekarang desa merupakan dan tetap berfungsi sebagai tulang punggung
kehidupan social politik Indonesia. Maka dari itu, sangatlah penting
pembangunan desa dalam kondisi sekarang ini.
4. Pengembangan Desa
1.
Pengertiaan Desa Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 (UU No. 5/79) tentang
Pemerintahan Desa disebutkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati
oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi langsung di bawah camat dan
berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Berbeda dengan kota, desa mempunyai tingkat kepadatan yang
tidak terlalu tinggi dan biasanya kegiatan utamanya adalah di sektor pertanian.
Masyarakat desa pada umumnya merupakan masyarakat homogen dalam hal agama,
adat, kebudayaan, dan juga dalam mata pencahariannya. Selanjutnya, sekelompok
desa yang memiliki keterkaitan fungsional yang erat, baik secara sosial maupun
ekonomi, akan membentuk suatu kawasan atau daerah perdesaan. Pada umumnya desa
ini adalah dari kelompok atau tipe desa yang sama dan mempunyai sebuah pusat
antar desa. Desa yang terdapat di Indonesia beragam kondisi, karakteris¬tik
sosial ekonomi, dan tingkat perkembangannya. Berdasarkan tingkat
perkembangannya, diukur antara lain dari tingkat pendapatan, peran serta
masyarakat dalam pembangunan, tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan
masyarakatnya. Oleh sebab itu, dikenal desa swadaya, desa swakarya, dan desa
swasembada baik yang masih berada pada tingkat mula, tingkat madya, maupun yang
sudah tingkat lanjut. Berdasarkan potensi dominan yang diolah dan dikembangkan
menjadi sumber penghasilan dan lapangan usaha masyarakatnya, desa dapat
digolongkan sebagai desa nelayan, desa persawahan, desa perladangan, desa
peternakan, desa perkebunan, desa kerajinan atau industri kecil, desa industri
sedang dan besar, desa perdagangan, dan sebagainya. Berdasarkan lokasinya, desa
dapat dibedakan antara desa yang masih terpencil, terisolasi, desa kepulauan,
dan desa yang dekat atau mudah aksesnya ke kota. Hal itu mempengaruhi
karakteristik desa dan tingkat perkembangannya.
2.
Konsep Pengembangan Desa Konsep perencanaan pengembangan desa mencakup 5
dimensi sebagai pilar utama yaitu menyangkut tata ruang desa, perekonomian
desa, sosial budaya desa, mitigasi bencana, lingkungan hidup. 1) Tata ruang
desa : rehabilitasi, rekonstruksi dan pengembangan desa. Selain itu, juga mampu
menampung pertumbuhan ruang di masa datang secara fleksibel. dan mampu
menampung kebutuhan perbaikan struktur tata ruang desa melalui konsolidasi
lahan (jika diperlukan). Konsep ini sesuai dengan muatan PP no 2 tahun 2005. 2)
Perekonomian Desa : meningkatkan penghasilan taraf kehidupan masyarakat dan
pembangunan sarana ekonomi berbasis potensi lokal, pengembangan usaha mikro,
kelembagaan ekonomi dikaitkan dengan sumber daya manusia. 3) Sosial Budaya Desa
: pembangunan pendidikan, sosial dan penguatan adat istiadat setempat dalam
rangka pengembangan partisipasi masyarakat yang melibatkan segenap lapisan
masyarakat, termasuk di dalamnya kelompok anak-anak pemuda dan wanita. 4)
Mitigasi bencana : penataan ruang desa dengan fungsi khusus yaitu mitigasi
bencana, berupa pembangunan daerah daerah yang rawan bencana dan tempat tempat
yang digunakan untuk penampungan evakuasi warga ketika terjadi bencana. 5)
Lingkungan hidup : penataan lingkungan yang menjaga keseimbangan holistik
antara kawasan budidaya dengan kawasan lindung dalam upaya menjaga kelestarian
penghidupan sebagian besar masyarakat. Penataan dilakukan juga terhadap
pengelolaan di sektor pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, kehutanan
untuk meminimalisir ketidakseimbangan ekosistem. 6) Desa Panggungharjo terletak
di Kecamatan Sewon termasuk dalam wilayah pengembangan yang diarahkan pada
kawasan kerajinan kayu/meubel yang termasuk rawan gempa. Secara umum Kecamatan
Sewon merupakan kawasan yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, lahan
kering dan peternakan dan Industri. Arah pengembangan / startegi Kabuapten
Bantul khususnhya kawasan Sewon dikembangkan sesuai dengan potensi wilayah yang
ada. Pengembangan industri kerajinan, pertanian basah, ahan kering dan
lain-lain.
3. Strategi Organisasional Pembangunan
Masyarakat Desa Dalam pembangunan pedesaan terdapat berbagai macam strategi
yang mendorong untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Strategi organisasional
yang ada sangat mirip dan saing bersilangan satu sama lain. Ada empat strategi
oganisasional yang akan menjelaskan masalah pembangunan pedesaan, antara lain :
1.Strategi
Pembangunan Gotong Royong Strategi pembangunan gotong royong melihat masyarakat
sebagai suatu system social yang terdiri atas bagian-bagian yang terintegrasi
secara normatif. Strategi pembangunan gotong royong merupakan strategi
perubahan kemasyarakatan yang berlandaskan partisipasi luas seluruh lapisan
masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan
masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila strategi ini percaya
bahwa perubahan- perubahan kemasyarakatan dapat dicapai secara optimal melalui
partisipasi dari segenap lapisan masyarakat.
2. Strategi Pembangunan
Teknikal-Provesional Strategi ini menganggap bahwa berbagai kendala structural
dan institusional telah menyebabkan terjadinya penyesuaian- penyesuaian yang
disfungsional terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal. Strategi
ini juga memberikan peranan yang lebih kritikal pada agen-agen pembaharuan di
dalam progam-progam pembangunan setra menyediakan pelayanan yang diperlukan
untuk merealisasikan progam-progam pembangunan. Semua diselenggarakan dengan
melibatkan partisipasi masyarakat, tergantung pada pertimbangan agen pembangunan
di dalam konteks organisasional di mana Dia bekerja.
3. Srategi Konflik Strategi konflik menyatakan
bahwa masyarakat sebagai suatu system yang memelihara dan menyesuaikan dirinya
terhadap lingkungan yang terus berubah melalui alokasi dan penggunaan kekuasaan
yang tidak merata di antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Strategi
konflik menganjurkan kristalisasi masalah-masalah kemasyarakatan dan organisasi
lapisan penduduk miskin yang kurang beruntung untuk melakukan aksi melawan
status quo dengan semboyan “mari kita bersatu untuk mengganyang kaum penindas”.
Sehingga, orang mengetahui musuh merekadan mengorganisasi aksi masa untuk
menekan sarana-sarana tertentu (Rothman, 1974:30). 2.4.4 Strategi Pembelotan
Kultural Strategi pembelotan kultural menyadari bahwa kebanyakan anggota
masyarakat kotemporer telah gagal di dalam mewujudkan potensi-potensi
kemanusiaan mereka. Strategi pembelotan kultural memberikan tekanan yang sangat
besar terhadap pentingnya perubahan pada tingkat subyektif individual mulai
dari perubahan diri dan nilai-nilai pribadi menuju pembentukan gaya hidup baru
yang lebih bersifat manusiawi. Strategi pembelotan kultural menganjurkan suatu
masyarakat yang kurang bersifat urbanized kurang dikuasai oleh
dorongan-dorongan masyarakat industrial yang menekankan produktivitas, lebih
ditandaioleh operasi yang bersekala kecil dan bersifat local serta dijiwai oleh
hubungan-hubungan social yang bersifat pribadi dan partisipatif.
BAB
III PENUTUP
A.Kesimpulan
Pelaksanaan pembangunan pada hakikatnya
merupakan bagian yang penting dari keseluruhan usaha pembangunan sebagai
realisasi dari cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil
dan makmur, karena pada hakikatnya pembangunan desa memerlukan suatu konsep
dari tahap pelaksanaan yang konsekuen untuk mencapai hasil yang memuaskan.
Untuk dapat terciptanya perencanaan dan tahap pelaksanaan yang demikian itu
bukanlahsuatu hal yang mudah. Itu semua harus melalui suatu sistem administrasi
pembangunan yang logis serta harus adanya usaha untuk melibatkan
masyarakatsecara lebih luas dan merata dalam kegiatan produktif dan usaha-usaha
pembangunan. Usaha pembangunan administrasi dilakukan melalui penelaahkondisi
aministrasi aparatur pada sesuatu waktu tertentu.
B .Saran dan Kritik Selayaknya kita sebagai
hamba Allah SWT, tidak ada yang sempurna kecuali sang Pencipta saja, begitu
juga dengan makalah ini, sangat banyak memiliki kekurangan maka dari itu saya
pribadi mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari yang kurang
baik sehingga menjadi baik, bukan saran dan kritik yang mengundang emosional.
13. DAFTAR PUSTAKA Marbun, Kota Indonesia Masa Depan, Masalah dan
Prospek, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1994 Marbun, Kota Indonesia Masa Depan,
Masalah dan Prospek, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1994
http://ruangperkotaan.wordpress.com/2011/11/30/pembentukan-dan-pertumbuhan-kota-diindonesia/
https://www.google.com/
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang
B. Rumusan
Masalah
C. Tujuan
Penulisan
BAB II PEMBAHASAN
1. Bagaimana
Konsep pembangunan kota ?
2. Apa
pentingnya pembangunan desa ?
3. Bagaimana
Konsep Pengembangan desa ?
4. Bagaimana
strategi organisasional pembangunan masyarakat desa ?
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
Tugas :Makalah
individu
Mata kuliah :sistem
perbandingan administrasi negara
SISTEM
PERBANDINGAN ADMNISTRASI ANTARA DAERAH DAN KOTA
DI
SUSUN OLEH
YASINTA
SARE
NIM :1516320
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
YAPPI MAKASSAR
No comments:
Post a Comment