Wednesday, May 1, 2019

RINGKASAN MATERI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSI SEKTOR PUBLIK


KATA PENGANTAR




Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hinayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca dalam administrasi pendidikan dalam profesi keguruan.
Harapan saya semoga makalah ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga saya dapat memperbaiki bentuk maupun isi makalah ini sehingga kedepannya dapat lebih baik.
Makalah ini saya akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang saya miliki sangat kurang. Oleh kerena itu saya harapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini.




BAB I
PENDAHULUAN


A.   Latar Belakang

Manusia sebagai sumber daya pada mulanya diartikan tenaga kerja manusia ditinjau secara fisiknya saja. Dengan kemampuan fisiknya manusia berusaha mengambil manfaat materi yang tersedia dilingkungannya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak sedikitnya jumlah penduduk serta unsur-unsur yang berkaitan dengan jumlah dalam batas tertentu merupakan potensi dalam bidang pembangunan. Dengan jumlah penduduk yang banyak merupakan sumber daya manusia untuk melakukan pembangunan. Bangsa yang sedang membangun melalui pembangunan nasional yang berusaha meningkatkan hasilnya di segala bidang kehidupan. Pembangunan nasional akan lebih bermakna sejauh pembangunan itu mampu mewujudkan tujuan hakiki kebudayaan. Sumber daya manusia sebagai pendukung pembangunan adalah perilaku produktif dari manusia dalam bentuk tindakan nyata, sikap dan pengetahuan yang kondusif bagi terjadinya perubahan-perubahan dari tradisi, sikap dan fikiran dalam menghadapi hari depan dan perubahan dalam arti pembaharuan.  Oleh karena itu dalam melaksanakan pembangunan suatu wilayah atau negara perlu diketahui keadaan sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut dan bagaimana pelaksanaannya. Sumber daya manusia sebagai salah satu sumber daya yang ada dalam organisasi memegang peranan yang penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya manusia menggunakan sumber daya-sumber daya lain yang dimiliki oleh organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Mesin-mesin berteknologi canggih sekalipun tidak akan ada artinya, jika sumber daya manusia yang menjalankannya tidak berkualifikasi untuk mengerjakannya. Demikian juga dengan sumber daya informasi. Sebaik dan selengkap apapun informasi yang diterima oleh organisasi, tidak akan berarti apa-apa, jika kualitas sumber daya manusia yang ada tidak mampu menterjemahkannya menjadi informasi yang berguna bagi perkembangan dan kemajuan organisasi.

Sumber daya manusia sebagai salah satu sumber daya yang ada dalam organisasi memegang peranan yang penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya manusia menggunakan sumber daya-sumber daya lain yang dimiliki oleh organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Mesin-mesin berteknologi canggih sekalipun tidak akan ada artinya, jika sumber daya manusia yang menjalankannya tidak berkualifikasi untuk mengerjakannya. Demikian juga dengan sumber daya informasi. Sebaik dan selengkap apapun informasi yang diterima oleh organisasi, tidak akan berarti apa-apa, jika kualitas sumber daya manusia yang ada tidak mampu menterjemahkannya menjadi informasi yang berguna bagi perkembangan dan kemajuan organisasi.
Sumber daya manusia adalah penduduk yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan terhadap usaha mencapai tujuan organisasional. Dalam ilmu kependudukan, konsep sumber daya manusia ini dapat disejajarkan dengan konsep tenaga kerja (manpower) yang meliputi angkatan kerja (labor force) dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja yang bekerja disebut juga dengan pekerja. (Ndraha, 1999).

B.      RUMUSAN MASALAH

1.    Apa pengertian sumber daya manusia?
2.    Sektor Publik
3.    Manajemen sector public
4.    Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik
5.    Isu Isu strstegis Manajemen Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi
6.    Kondisi Ideal Birokrasi


C.    TUJUAN PENULISAN






BAB II
PEMBAHASAN

A.   Pengertian Sumber Daya Manusia

            Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam pengertian praktis sehari-hari, SDM lebih dimengerti sebagai bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi yang mengelola sumberdaya alam (SDA).

B.   Sector Publik

Sektor publik adalah sektor ekonomi yang menyediakan berbagai layanan upemerintah kepada masyarakat. Komposisi sektor publik berbeda antarnegara, tetapi mumnya mencakup bidang militer, kepolisian, transportasi umum, pendidikan, dan kesehatan.
Sector public memiliki karateristik tertentuyang tidak melekat dalam sector privat yaitu tidak berorientasi pada perolehan keuntungan (profit) namun pada kepentingan masyarakatserta dimiliki oleh pemerintahan dan bukan merupakan kepemilikan pribadi.karena harus memenuhi kebutuhan masyarakat dengan kepentingan beragam,sector public membutuhkan manajamen khasuntuk organisasi yang besar yakni birokrasi.Dalam mengemban tugasnya ang sangat berat, birokrasi mendapat stigmasebagai organisasi dengan stereotype lamban dan hirarkis seigga terkesan lebh negative disbanding dengan citra perusahaan sebagai presentasi dinamika sector public.Sekalipun demikian harus tetap diingat bahwa meskipun memilik karaktristik berbeda, dalam berbagai hal sector public memiliki kesamaan dengan sector privat.Baik public maupun privat pada dasarnya bagian tak terpisahkan dalam denyut kehidupan masyarakan khususnya di bidang ekonomi.
            Sector public dalam menjalin kemitraan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.Dibidang tertentu partnership tersebut dapat diwujudkan sebagaimana Silvestre (2012) untuk pelayaran dan penyediaan air bersih misalya.Dalam batas tertentu implikaasi kebijakan kemitraan antar setor public dan private secara positif mendoron efektifitas reformasi birokrasi khususnya dalam menekan penggunaan biaya organisasional pada tingkat yag lebih rendah,peningkatan kualitas layanan public,serta akses masyarakat terhadan layanan public yang semakin luas.
            Sektor public dapat dikonseptualisasikan secara spesifik seluruh aktifitas atau kegiatan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan public atau masyarakat,
Kebutuhan masyarakat meliputi semua sisi kehidupan mulai dari kebutuhan pokok berupa ekonomi, pendidikan, kesehatan, hinnga kebutuhan sekunder laiinya.Hal ini dilakukan pemerintah karna sudah kewajiibannya.
            Sektor public dapat pula dipandang dari sisi lingkungan (enfiromrental perspective).Jika dilihat dari prespektif lingkungan, maka terdapat sejumlah factor determinan yang mempengaruhi keadaan sector public.Faktor-faktorlingkungan tersebut meliputi factor ekonomi, politik, social, budaya, dan teknologi.Lingkungan bersifat sangat dinamis yakni selalu mengalami perubahan secara berkelaanjutan.Perubahan yang terjadi alam lingkungan mempengaruhi efektifitas sector public dalam memberikan pelyanan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.Untuk merespon perubahan tersebut, sector public harus melakukan transformasi diri dalam berbagai bentuk strategi misalnya reformasi, restrukturisasi, dan sebagainya.Termasuk pula dalam hal ini adalah memposisikan manajemen sector public sebagai bagian penting dalam rangka memenuhi tuntutan perubahan linkungan tersebut.


C.   Manajemen sector public
         
manajemen sektor public adalah turunan dari akuntansi manajemen. Secara definisi akuntansi manajemen adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengalisaan, pengakumulasian, pengkomunikasian informasi keuangan yang digunakan oleh manajemenperencanaan untuk pengambilan keputusan.
Manajemen sector public secara procedural mengalami pemuktairan sesuai dengan perkembangan yang terjadi baik pada lingkup local maupun pada tingkat global.Karakteristik public mengalami transformasi dihampir semua wilayah di dunia ini.Setiap Negara beruaha memasarkan potensi masing masing melalui mekanisme pemasaran keunggulan bangsa yang menempatkan diri sebagai bangsa pemenang dalam persaingan.Transformasi sector public diperlukan tidak lain adalah untuk menjadikan suatu Negara menjadi lebih produktif dan memiliki daya saing yang didukung dengan perbikan kebijakan oleh policymakers.Hasil transformsi tersebut secara nyata tampak dengan adanya peningkatan kualitas layanan public untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.Manajemen sector public yang selalu berorientasi pada kepentingan public telah menutup ruang sangat rapat bagi kemungkinan munculnya ambivalensi birokrasi.
Factor kepemimpinan (leadership) memang peran yang sangat penting dalam mengimplementasikan strategi kewirausahaan sector public.Oleh karena itu sangat penting artinya dalam sector public untuk memposisikan program kepemimpinan menjadi prorioritas utama.Kepemimpinan efektif dalam reformasi sector public adalah subyek yang mampu melakukan kreasi dan inovasi atas terciptanya berbagai daya sumber baru untuk menambah nilai tambah bagi keberadaan sector public itu sendiri.Pengembangan kepemimpinan untuk sector public menjadi dasar bagi setiap upaya apresiatif terhadap manajemen sector public.
Untuk memenuhi sector public,khususnya dalam manajemen birokrasi yang selama initerkooptsi politik,dilakukan reformasi dengan membenah masalah masalah internal.Berbagai masalah internal tersebut diatasi melalui pembenahan berfokus pada organisasi,proses kerja,SDM,peekrutan,akuntabilitas kerja,pengawasan,pelayanan public,serta perbaikan pola piker dan budaya organisasi.Uuntuk memperbaiki iklim dan manajemen internal birikrasi tersebut sungguh tidk mudah karna permasalahan yang dihadapi sangatlah kompkeks,khususnya di area perbaikan sumber daya manusia.Diperlukan berbagai instrument yang dapat mendukung pembenahan tersebut,misalnya teknologi yang dapat berfungsi sebagai instrument untuk mempermudah pri[oses peubahan.Teknologi untuk SDM tersebut diaplikasikan dalam proses pengumpulan data tentang pekerjan serta proses rekrutmtmen dan seleksi calon pegawai sehingga dapat diambil keputusan secara tepat dan efektif.Penggunan tekonologi informasi untuk SDM sector public dikonseptuaisasikan sebagai praktek sistem informasi manajemen SDM.Terdapat berbagai tantangan sistem inforamasi yang harus dihadapi pemerintah dalam memperaktekn teknologi informasi dan SDM diantaranya adalah komputasi,pemanfaatan jaringan internet dan intranet dan lain lain.Bila pemerintah sudah bias mengatasi berbagai tantangan tesebut secara efektif maka reformasi birokrasi sebagai bagian integral dalam perbaikan sector public yang bertumpu pada pembenahan manajemen SDM sector public akan semakain mudah diwujudkan.




D.   Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Sektor Publik

Peran MSDM sector public secara khusus difokuskan pada aspek pelayanan public.Hakekat dari sector public tidak lain adalah pemberian pelayanan terhadap kepentingan semua anggota masyarakat.Konseptualisasi yang dapat dikembangkan untuk MSDM sector public adalah perbaikan kualitas pelayanan secara terus menerus dengan mengguanakan MSDM berbasis kompetensi.Dalam konteks pelayanan public,MSDM sector public dapat dilihat dari 4 prespektif yakni fungsi,proses,berbagai nilai,dan sistem (Klinger 1998).
            Fungsi fungsi MSDM secara klasik dapat diidentifikasi meliputi peencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, penggajian, penilaian kerja, pelatihan dan pengembangan hingga pemberhetian.Sementara proses MSDM diantaranya meliputi sejumlah kegiatan dalam mngalokasikan berbagai sumber daya yang terbatas untuk kegiatan kegiatan berorientasi pada pelayanan masyarakat.Dalam konteks keterbtasan sumber daya yang harus dialokasikan itulah muncul kebutuhan untuk memenuhi sejumlah nilai MSDM dalam bentuk misalnya efisiensi, efektifitas, rasionalitas,dan dalam konteks administrasi baru harus ditambah pula dengan nilai keadilan social.
            Di Indonesia penggunaan MSDM berbasis kometensi telah dikembangkan untuk berbagai fungsi,misalnya dalam penyelenggaraan program pendididkan pelatihan (diklat) untuk peningkatan kompetensi PNS. Ini menandakan bahwa sector public di Indonesia telah berbenah dengan menerapkan MSDM berbasis kompetensi untuk pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan sebagai satu misal. Sekalipun demikian,evaluasi terhadap pelaksanaan dan dampak dari program pelaksanaan tersebut harus menjadi bagian pnting pula dari ikhtiar perbaikan birokrasi secara berkenjutan. Sementara untuk fungsi MSDM sector lainnya yakni penggajian juga diupayakan juga merujuk pada aplikasi MSDM berbasis kompetensi.



E.   Isu Isu Srategis Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Reformasi Birokrasi

MSDM sector public dengan segala fumgsinya di Indonesia mengalami perubahan positif dengan berbagai fenomena yang dapat dikonseptualisasikan sebagai isu isu strategis. Perubahan terjadi dalam berbagai fungsi MSDM misalnya dalamhal pengadaan PNS. Saat ini pemerintah tengah melaksanakan kebijan moratorium atau penghentian sementara untuk untuk pengadaan PNS. Saat ini pemenrintah tengah melaksanakan kebijakan moratorium atau penhentian sementara untuk pengadaan PNS. Dalam hal ini kementrian dalam negri Indonesia memberi ruang yang luas bagi kepala daerah (gubrnur) untuk dapat berperan lebih aktifdalam rangka melakukan penataan PNS di daerah selama masa moratorium yang berlaku selama 12 bulan kedepan terhitung mulai bulan september 2011. Selama berlakunya kebijakan masa moratorium  tersebut dilakukan pentan PNS didaerah yakni di tingkat provinsi.
            Berbagaiupaya reformasi birokrasi dirumuskan dan dikembangkan dengan mengacu pada pengalaman Negara dan wilayah lain yang telah melakukan perbaikan birokrasi. Reformasi birokrasi juga menyangkut ikhwal pilihan public, gaya manajemen, pencarian cara terbaik dalam membuat pekrjaan dapat berfungsi secara secara efektif, penetapan target secara rasional, pengembangan “deliverology” atau ilmu pelayanan, memberi nilai tambah dalam setiap kebijakan, serta public “valuce” dan “citizen empowerment” sebagai nilai baru reorientasi birokrasi.
Arah reformasi dengan betumpu pada pada aplikasi MSDM berbasis kompetensi serta mempertimbangakan bwebagai isu strategis yang berkembang mendapat kejelasan dari sejumlah ahli. Dengan demikin dapat disimpulkn bahwa birokrasi wajah baru adalah birokrasi yang mampu memberi nilai tambah kepadas siapapun pihak yang dilyani.



F.    Kondisi Ideal Birokrasi

Kondisi ideal biroras dapat digambarkan sebagai penyedia masyarakat yang berkualitas. Berbagai sector kehidupan mayarakat dapat dipenihi fungsi birokrasi. Di dalam birikrasi yang ideal terdapat serangkian instruksi dan prosedur kegiatan yang terstandarisasi sebagai panduan dalam melakukan kegiatan kegiatan pelayanan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan yang beragam dan selalu berubah, birokrasi selalu berupaya melakukan perbaikan proses pelayanan.
            Di dalam birokrasi ideal terdapat serangkaian instruksi dan prosedur kegiatan yang terstandarisasi sebagai panduan dalam melakukan kegiatan kegiatan pelayanan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyrakat. Format birokrasi ideal yang selalu responsive terhadap perubahan dan tuntutan kebutuhan masyarakat dikenal dengan kegiatan reorganisasi, reformasi, task oriented vs process oriented,atau birokrasi dengan karateistik vertical star-up serta prinsip lean dan cost saving yang mampu memberi nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat. Birokrasi sebagai instrument sector public dalam melayani kebutuhan masyarakat didukung sepenuhnya oleh aparatur yang professional. Bagi birokrasi, kompetensi sebagai fundamen dalam pengelolaan SDM aparatur khususnya dalam mengukur efektifitas PNS sebagai human capital.


           

No comments:

Post a Comment